Manado – Christiany Eugenia Paruntu Bisa Jadi Jembatan Kepentingan Daerah dan Pemerintah Pusat. Kabar efisiensi Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang akan diterapkan pemerintah pusat pada 2026 kini mulai menebar kegelisahan di berbagai pemerintah daerah.
Kebijakan yang disebut-sebut akan memangkas anggaran hingga 25–30 persen ini datang di saat yang genting—tepat ketika para kepala daerah baru hasil Pilkada 2024 siap menggelar program pembangunan mereka. Bagi daerah-daerah yang sangat bergantung pada transfer pusat, angka pemangkasan itu bukan sekadar statistik di atas kertas.a adalah ancaman nyata terhadap kelangsungan program-program prioritas yang sudah dijanjikan kepada rakyat.
“Ini bukan persoalan sederhana,” tegas Taufik Manuel Tumbelaka, pengamat politik dan pemerintahan, saat ditemui di Manado, Kamis (23/10/2025).“Pemangkasan sebesar itu akan sangat berpengaruh terhadap politik anggaran di daerah, terutama saat pembahasan APBD 2026 nanti. Tumbelaka mengungkapkan, sejumlah pemerintah daerah kini tengah berlomba melakukan pendekatan ke Kementerian Keuangan.
Misi mereka satu: meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan memahami kondisi riil dan tantangan yang dihadapi daerah.“Daerah tentu berharap ada titik kompromi,” jelasnya. “Misalnya, pengurangan efisiensi menjadi sekitar 15–20 persen saja, agar beban daerah tidak terlalu berat dan roda pembangunan tetap bisa berputar. ”Di tengah situasi yang memerlukan diplomasi tingkat tinggi ini, Tumbelaka menyoroti pentingnya peran tokoh-tokoh politik daerah yang memiliki akses langsung ke pemerintah pusat.
Dan di Sulawesi Utara, satu nama mencuat: Christiany Eugenia Paruntu (CEP) atau yang juga akrab disapa Tetty Paruntu. Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara ini, menurut Tumbelaka, memiliki posisi strategis yang jarang dimiliki politisi lain.
“Sebagai kader Golkar yang juga punya hubungan baik dengan pemerintah pusat, Christiany Paruntu bisa menjadi jembatan komunikasi antara Pemprov Sulut dan pemerintah pusat,” ujar Tumbelaka dengan penuh keyakinan.
Ia menambahkan, posisi CEP bukan hanya soal jabatan formal. Golkar, sebagai salah satu partai pengusung Gubernur Yulius Selvanus dan Wagub Victor Mailangkay pada Pilkada 2024, memiliki kepentingan besar agar roda pemerintahan daerah berjalan efektif.
“Golkar punya banyak anggota DPRD di Sulut, sehingga dukungan politik terhadap kebijakan daerah pasti kuat,” imbuh Tumbelaka. Tumbelaka menambahkan, CEP ada di posisi untuk memastikan suara Sulut tidak hanya terdengar, tapi juga didengarkan di Jakarta.
Lebih dari sekadar afiliasi partai, Tumbelaka juga menggarisbawahi kekuatan jaringan personal CEP di tingkat nasional. Kedekatan dengan sejumlah tokoh kunci—termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo, bukan sekadar relasi biasa dalam dunia politik.
Baca Juga : Gempa Terkini di NTT Jumat 24 Oktober 2025, Berikut Info BMKG Magnitudonya
“Beliau dikenal dekat dengan sejumlah tokoh penting di pemerintahan pusat,” kata Tumbelaka. Kedekatan itu bisa menjadi modal penting dalam menjembatani komunikasi politik antara daerah dan pusat, terutama di saat-saat krusial seperti sekarang.
Di mata pengamat ini, CEP memiliki kombinasi langka: legitimasi politik di daerah, kekuatan partai di parlemen, dan akses ke lingkaran kekuasaan di pusat. Kombinasi itulah yang membuatnya berpotensi menjadi kunci dalam negosiasi kebijakan TKD. Tumbelaka menutup pembicaraan dengan sebuah pesan optimis. Menurutnya, masalah TKD tidak harus berakhir sebagai sumber ketegangan antara pusat dan daerah.
Sebaliknya, ini bisa menjadi ruang dialog produktif—asalkan ada figur yang tepat untuk memfasilitasinya. “Yang dibutuhkan adalah saling pengertian dan komunikasi efektif,” pungkasnya dengan nada tegas namun penuh harap. “Di sinilah peran figur seperti Christiany Paruntu bisa sangat menentukan—bukan hanya untuk Sulut, tapi juga untuk menciptakan preseden bagaimana pusat dan daerah seharusnya berdialog.”
Pertanyaannya kini: akankah CEP mengambil peran strategis itu? Dan lebih penting lagi, akankah pemerintah pusat membuka telinga untuk mendengar suara daerah? Jawabannya akan sangat menentukan nasib pembangunan di Sulawesi Utara dan mungkin juga di banyak daerah lain—di tahun-tahun mendatang
